KUTIM – Sampah masih menjadi persoalan yang serius dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Pasalnya, beragam program dan upaya dilakukan Pemkab Kutim dalam pengelolaan sampah.
Namun, semua upaya yang dilakukan Pemerintah itu belum ada yang maksimal dalam penanganan sampah. Hal ini mendapat tanggapan dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan.
Dia mengatakan Pemerintah harus lebih kreatif lagi pengelolaan sampah di Kutim. Selain itu, dia menilai semua program yang dilakukan Pemerintah belum mengacu pada tata ruang kota, serta belum optimal dalam pengerjaannya.
“Nah salah satunya program pembangunan yang dilakukan tidak ada tata ruang dan tidak fokus,” ujar Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan, Pemerintah Daerah harus menempatkan program pengelolaan dan penanganan sampah ini sejak dini atau minimal 5 tahun sejak awal kabupaten ini berdiri. Hal itu dilakukan agar penanganan sampah dapat ditangani sejak dini.
Selain itu, menurut Agusriansyah terdapat dua kemungkinan persoalan sampah belum ditangani secara optimal. Yakni skema yang dijalankan Pemerintah tidak cocok dan pengelolaan sampah dilakukan secara serius.
“Karena mungkin belum ketemu polanya, atau memang belum ada kesungguhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ini, ” tuturnya.
Meski demikian, Agusriansyah berharap Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan sampah yang produksinya semakin hari semakin meningkat. Itu karena dampak dari aktifitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar.
“Ini (sampah) memang masalah dari dulu, dan harusnya ini sudah bisa di atasi sejak awal. Dan sebenarnya tidak sulit untuk mengatasi persoalan ini, dianalisis perwilayah berapa jumlah produksi sampah yang di hasilkan,” urainya.
Meskipun belum optimal, namun dirinya melihat, Pemerintah Daerah saat ini sudah mulai menunjukkan komitmenya dalam menangani persoalan sampah. Salah satu upayanya, dengan menggandeng berbagi pihak termasuk komunitas peduli lingkungan yang bersama-sama mengatasi persoalan sampah.
“Saya lihat pemerintahan saat ini sudah ada actionnya dengan adanya bank sampah, artinya polanya sudah ada. Yang belum ada itu Tempat Pembuangan Akhirnya yang representative,” tandasnya. (adv)
