Smartnews.co.id, Palopo – Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang diberlakukan tahun ini.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, mengatakan bahwa pengurangan TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Akibatnya, berbagai program prioritas pemerintah kota, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ikut terdampak.
“Kami berharap mudah-mudahan kebijakan ini bisa ditinjau kembali sehingga anggaran TKD bisa ditambahkan kembali, karena ini sangat berdampak terhadap program pembangunan di daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini porsi belanja pegawai di Kota Palopo sudah mencapai lebih dari 49 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maka, jika terjadi pengurangan TKD, sebagian besar anggaran akan habis untuk membiayai belanja pegawai, sementara ruang untuk pembangunan semakin terbatas.
“Kalau TKD berkurang, maka separuh lebih anggaran kita terserap untuk belanja pegawai. Dampaknya, porsi untuk kegiatan pembangunan akan sangat kecil,” ucapnya.
Akhmad menuturkan, beberapa program yang sebelumnya dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur kemungkinan harus direvisi atau ditunda.
Pemerintah Kota Palopo kini tengah menyiapkan langkah efisiensi agar kegiatan prioritas tetap dapat berjalan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Palopo tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Akhmad, sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan akan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami berupaya agar pelayanan dasar tetap berjalan. Namun untuk kegiatan fisik dan proyek yang sifatnya penunjang, kemungkinan akan ada penyesuaian,” ujarnya.
Akhmad berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi fiskal daerah, khususnya kota dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Kota Palopo.
Ia menilai, peningkatan kembali alokasi TKD sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kami tahu kebijakan ini bagian dari penyesuaian fiskal nasional, tetapi kami berharap ada ruang evaluasi. Daerah seperti Palopo sangat bergantung pada TKD untuk melanjutkan program pembangunan,” tuturnya. (*)
