Palopo, Smartnews.co.id – Direktur Nusantara Riset, Aprianto angkat bicara, terkait polemik utang belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo di bawah kepemimpinan Judas Amir.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo sebagai lembaga pengawasan, semestinya memanggil paksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk menjelaskan persoalan tersebut.
“TAPD ini kan yang membahas rancangan KUA-PPAS, melakukan verifikasi RKA SKPD hingga membahas rancangan APBD,” katanya, Sabtu 11 November 2023.
Dia menjelaskan, DPRD Palopo seharusnya mempertanyakan beberapa hal penting terkait persoalan tersebut.
“Apakah terjadi penurunan pendapatan atau nilai serapan/realisasi pendapatan dan atau belanja yang terindikasi anomali (diluar batas normal) yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran atas kegiatan yang sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kontrak kerja dengan Pemerintah Kota Palopo,”
Kedua, DPR harus mempertanyakan rincian atas belanja kegiatan yang belum terealisasi, karena bisa jadi utang belanja pemkot jauh lebih besar dari angka 30 miliyar yg disebutkan DPKAD
“Situasi Ini tentu saja membebani APBD kedepan karena penundaan pembayaran kepada pihak ketiga tersebut diakui sebagai utang daerah yang menjadi kewajiban bersifat mengikat,” pungkasnya. (*)
