“Jadi kita dapat apa sementara sumber daya alam kita dikeruk? Berapa investasi saham yang didapatkan Luwu Raya dari tambang-tambang untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar?” terang Aprianto.
Pakar Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Ridwan Fawallang menyarankan agar Aisyah memperjuangkan produk undang-undang yang mengatur pengelolaan bagi hasil tambang dengan pemerintah daerah dan CSR perusahaan untuk digunakan membangun infrastuktur yang menopang perekonomian masyarakat sekitar.
“Di Aceh dan Papua yang miskin justru masyarakat sekitar perusahaan. Dampak ekonomi yang diterima masyarakat tidak sampai. Disinilah fungsi anggota DPR agar menghasilkan produk undang-undang yang menghadirkan lembaga atau badan resmi yang mengelola bagi hasil pertambangan, CSR perusahaan, dan lainnya,” ujarnya.
“Agar kehadiran perusahaan industri memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Ini salah satu hal urgen yang juga perlu diperjuangkan Ibu Aisyah di DPR,” tutup Ridwan. (*)
