“Dugaan mobilisasi itu ada, sebab DPTB masuk yang sudah pindah KTP itu bisa mendapatkan lima kertas suara pada Pemilu 2024 nanti,” terangnya.
KPU Tutup Ruang Data Pemilih
Komisioner Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra membeberkan, sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo terkesan tertutup dalam persoalan ke pihak Bawaslu, khususnya data pemilih.
Sebab katanya, sejauh ini pihaknya belum pernah mendapat data pemilih secara resmi dari KPU Palopo, baik itu secara tertulis maupun lisan.
“Kami tidak pernah mendapat data pemilih baik itu Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun DPTB dari KPU Palopo,” ujarnya.
Asbudi menjelaskan, alasan KPU tidak pernah menyampaikan data pemilih secara detail ke Bawaslu yakni untuk menjaga data pribadi pemilih. “Jawabannya itu, untuk menjaga data pribadi pemilih,” jelasnya.
Lebih jauh Asbudi mengatakan, secara aturan KPU tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
“Namun secara etika itu harus, sebab kami juga perlu melakukan pengawasan dan kroscek terkait data pemilih,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak KPU Palopo terkait hal tersebut. (*)
