Kemudian melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) nomor 117 tahun 2021.
“Kita juga meminta pemerintah untuk menunda sejulah proyek strategis nasional, salah satunya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” terangnya.
“Kemudian bangun industrilisasi nasional,” sambungnya.
Ardi Dekal juga mengungkapkan, jika pihaknya mendesak DPRD Kota Palopo menolak kenaikkan harga BBM baik itu lewat fraksi maupun secara kelembagaan.
“Terakhir kami memnita pemerintah mengaktifkan Satgas, ini untuk mengawasi pertamina di Kota Palopo dan untuk meminimalisir mafia minyak,” pungkasnya. (Abd/Key)
