Masamba, Smartnews – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama Wakil Bupati Suaib Mansur pimpin Rapat Koodinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Senin 12 September 2022.
Suaib Mansur yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengatakan, kegiatan ini sebagai moment untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022. Menyamakan persepsi sekaligus sebagai ajang untuk membangkitkan semangat untuk peduli dan fokus pada permasalahan daerah ini.
“Kemiskinan secara garis besar terdiri atas 2 (dua) strategi, yaitu : pengurangan beban pengeluaran dan Peningkatan pendapatan warga miskin melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. kami selaku ketua TKPK Kabupaten, melaporkan progres penanggulangan kemiskinan tahun 2022, untuk tahun ini seluruh intervensi dilaksanakan berdasarkan Data DTKS,”jelasnya.
Rakor ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang berasal dari unsur anggota DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah yang juga merupakan TKPK Kabupaten beserta Kasubag Perencanaan masing-masing, Camat se Kabupaten Luwu Utara, BPS Luwu Utara, dan seluruh anggota sekretariat TKPK Kabupaten.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui program data DTKS, karena ada angka rill yang harus intervensi.
Menurut bupati dua periode ini ada kondisi nasional dan global yang dihadapi yaitu kenaikan harga bbm diikuti oleh angka kemiskinan yang juga memicu kenaikan inflasi.
“Dari 34 provinsi hanya ada 5 provinsi yang dibawa inflasi bahkan sulsel sudah berada di angka 7 persen dan ini warning. Kita bersyukur di wilayah luwu raya data inflasi per bulan agustus berada didalam kondisi terkendali yaitu 3-4 persen dan rata-rata daerah disulsel inflasinya 5 persen ini menjadi warning bagi kita,”jelasnya.
Ketua Golkar Luwu Utar ini menjelaskan, sebagian penyebab inflasi disektor pangan, kabupaten luwu utara masih mencukupi dengan baru saja panen raya, dan Kontribusi harga pangan pada kemiskinan itu sekitar 74 persen dan relatif terkendali.
“Rakor rutin seperti ini penting untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita lakukan sebelum SK penerima bantuan program dari DTKS. Kita ingin setiap bantuan yang kita berikan betul-betul menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah,”jelasnya. (*)
