Luwu, Smartnews – Korupsi hingga saat ini terus menjerat sejumlah kepala desa (kades) di berbagai daerah. Penyebabnhya, lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.
Untuk memberi bekal para kepala desa dalam menjalankan tugasnya, khususnya pengelolaan keuangan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Luwu menggandeng Polres Luwu dalam hal pengawasan dan pembinaan kepada kepala desa dalam menjalankan tugas.
“Kemarin (11 Agsutus 2022), kita (APDESI) menggelar sosialisasi dan mengundang dari Polres Luwu memberi pembekalan kepada sejumlah kepala desa terkait potensi atau penyebab terjadinya korupsi,” kata Ketua APDESI Kabupaten Luwu, Arfan Basmin, Sabtu 13 Agustus 2022.
Sosialisasi pencegahan korupsi bagi kepala desa yang digelar di Aula Rujab Bupati Luwu ini dihadiri Kapolres Luwu, AKBP Arisandi dan Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jon Paerunan selaku pemateri.
Turu hadir Kajari Luwu, A Usama Harun dan Kepla DPMD Kabupaten Luwu, Bustan.
Di hadapan Arfan Basmin dan 80 kepala desa, Arisandi meminta kepala desa untuk memperbaiki niat dalam mengemban jabatannya. Menurutnya satu dari sekian penyebab terjadinya penyimpangan tindak pidana korupsi terjadi karena adanya niat.
“Ada tiga faktor terjadinya kejahatan yaitu Motivasi pelaku, Target yang sesuai dan Ketiadaan aparat yang mumpuni, ungkapnya.
Selain itu sejumlah kejahatan umum yang kerap terjadi di desa, lanjutnya, karena adanya target yang lemah, kelompok rentan seperti anak-anak atau perempuan, dan faktor ketiadaan aparat yang mempuni di desa, baik dari penegak hukum maupun aparat desa sendiri.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jon Paerunan menambahkan, dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, polisi bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menentukan kerugian negara.
“Saat ini dalam penanganan kasus korupsi, ada yang namanya restorative justice, jika Inspektorat meminta pengembalian, itu bisa dilakukan sesuai aturan jika masih dalam penyelidikan,” tambah Jon.
Di penghujung diskusi, Kapolres Luwu selaku pihak pertama bersama Ketua APDESI Kebupaten Luwu selaku pihak kedua dan Ketua DPD Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Luwu selaku pihak ketiga melakukan penandatanganan surat komitmen bersama, sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik di desa.
Surat tersebut menerangkan jika pihak pertama berhak memberikan masukan berupa saran kepada pihak kedua dan pihak ketiga menyangkut dasar hukum dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Pihak pertama juga akan mengawasi pihak kedua, dan pihak ketiga, dan menjadi mediator jika terjadi perselisihan penafsiran terkait objek informasi publik.
Selanjutnya, pihak kedua bersedia mensosialisasikan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Luwu untuk membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat kepada publik, sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sementara, pihak ketiga akan mensosialisasikan kepada jurnalis di Kabupaten Luwu agar tidak mempublikasikan informasi yang terkecualikan, diantaranya informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan pihak kedua. (rif)
