Lanjut, Rivaldo meyebutkan, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diterbitkannya ampres terkait pemekaran Kabupaten Luwu Tengah
Hal ini katanya, seharusnya menjadi perhatian khusus para pemangku kebijakan di negeri ini terkait masalah daerah otonomi baru (DOB).
“Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Luwu Tengah ini, menjadi keinginan seluruh masyarakat yang ada di Walenrang Lamasi,” jelasnya.
Sementara Ketua IMWAL, Hasrifaldi Abdullah menyampaikan, perjuangan tentang DOB Luwu Tengah akan terus digaungkan selama tidak ada kejelasan, maka gerakan-gerakan akan lahir.
“Sesuai dengan tuntutannya teman-teman bahwa kami menolak keras ketika isu tentang Luwu Tengah ini hanya dijadikan sebagai janji poltik bagi para elit politik yang ada di Kabupaten Luwu. Dan kami harap Pemerintah Pusat fokus pada pemekeran Luwu Tengah,” kata, Hasrifaldi Abdullah.
Hasrifaldi, menyampaikan, secara geografis wilayah Kabupaten Luwu dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, jarak Ibu kota Kabupaten 100 kilometer. Tentunya sangat menyulitkan dalam kepengurusan Administrasi.
“Memang ada kantor untuk pengurusan Administrasi dibangun Walmas namun tidak semua pelyanan bisa dilakukan, masih banyak pengurusan dilakukan di Belopa, sementara jarak dari Walmas ke Ibukota Kabupaten Luwu sampai 100 km,” pungkasnya.
Dua poin tuntutan IMWAL pada aksi ini yakni mendesak presiden RI mencabut moratorium DOB, Mekarkan Luwu tengah dan jangan jadikan lahan Luwu tegah sebagai jualan politik. (Dimas)
