“Tentu dengan harapan lahirnya aturan ini nantinya bisa memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Palopo Sadam menambahkan, konsultasi ini menjadi langkah penting bagi DPRD dalam memastikan pelaksanaan Perda dan Ranperda berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Dengan adanya dasar hukum yang jelas, diharapkan kegiatan pengawasan dan konsultasi publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tutup Sadam. (*)
