“Kenapa demikian terjadi, karena alokasi belanja besar ke infrastruktur yg tidak berkaitan dengan masyarakat kecil, seperti pembangunan fisik, salah satunya multiyears. Struktur UMKM lebih banyak Ultra Mikro. Jadi anggarannya harus lebih banyak ke pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
“Tidak ada keseimbangan pembangunan antar sektor sehingga memunculkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi,” katanya.
Ia lalu mengelompokkan pengeluaran masyarakat menurut Bank Dunia. Kalangan ke atas pengeluaran lebih Rp6 juta per orang tiap bulan. Kelas menengah Rp1,2 hingga Rp6 juta per orang.
Menuju kelas bawah Rp532 ribu hingga Rp1,2 juta. Kelas rentan Rp354 ribu hingga Rp532 ribu. Untuk miskin, pengeluaran angka di bawah angka kemiskinan nasional Rp354 ribu per orang tiap bulan.
“Melihat mencermati data BPS Kota Palopo, pengeluaran per kapita dengan menggunakan basis perhitungan dia atas terdapat 52,60 persen yang dikategorikan dalam kelas menengah dan atas. Sisanya adalah penduduk miskin, rentan dan menuju kelas menengah,” pungkasnya. (*)
