KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pansus itu diketuai dr Novel Tyty Paemboman.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan HIV/AIDS dianggap perlu untuk dilakukan pencegahan dan penanggulangannya. Untuk itu, dibutuhkan payung hukum untuk menangani hal itu.
“Pansus DPRD Kutim sedang menggodok Raperda tentang HIV/AIDS. Ini ada hubungannya dengan sumber masalah penyebabnya, salah satunya PSK (Pekerja Seks Komersial),” kata dr Novel Tyty Paemboman.
Dia menjelaskan, salah satu faktor penyebaran penyakit menular itu adalah para PSK. Untuk itu, dalam Perda ini, nantinya mengatur PSK agar mendapat pembinaan serta pengawasan.
“Kita tidak bisa menutup mata PSK ada di Kutai Timur. Baiknya, PSK ini memang dilokalisir supaya tidak liar, selain itu gampang dikendalikan, diawasi dan diarahkan. Itu dilakukan agar mereka tidak menjadi pintu atau tidak menjadi sumber penularan HIV AIDS,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu memaparkan Pemerintah harus juga turun tangan menangani hal ini. Dia meminta agar para PSK ini diberi pelatihan agar dapat hidup mandiri tanpa harus kembali menjadi PSK.
“Kemudian usaha Pemerintah untuk memberikan PSK pelatihan, pendampingan agar bisa hidup mandiri di luar pekerjaan mereka sebagai PSK, itu harus dilakukan. Kalau mereka mau dan berminat keluar dari pekerjaan mereka, Pemerintah harus bantu,” ujarnya.
“Mereka dapat dibina untuk diberikan keterampilan seperti menjahit, buat kue, atau sektor UMKM. Kita bersyukur bila mereka mau keluar dan cari sumber penghidupan yang lain,” tandasnya. (adv)
