Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar, dalam rapat tersebut menyoroti bahwa pendapatan non-kapitasi yang tercapai baru sekitar 40%.
Ia juga membahas adanya utang belanja dari tahun 2023 kepada Dinas Kesehatan Palopo yang perlu diselesaikan menggunakan anggaran pokok tahun 2024.
“Melalui rapat ini, kami membahas beberapa utang belanja dari tahun 2023, agar bisa dibayarkan dengan anggaran pokok di tahun 2024,” kata Aris Munandar.
Selain itu, Munandar juga menanggapi keluhan dari Puskesmas Sendana yang mengalami kekurangan anggaran untuk jasa jaga di unit gawat darurat (UGD).
Anggaran yang tersedia hanya mencakup bulan pertama, sedangkan bulan-bulan berikutnya tidak teranggarkan. Oleh karena itu, Puskesmas Sendana meminta agar anggaran perubahan dapat mencakup kebutuhan jasa jaga tersebut.
Aris Munandar berharap, melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Kota Palopo bersama puskesmas-puskesmas dapat melaporkan masalah yang ada, sehingga laporan realisasi bisa dibahas dalam anggaran perubahan di tahun 2024.
“Harapannya, masalah-masalah di puskesmas dapat dilaporkan dan dibahas dalam anggaran perubahan di tahun 2024 ini,” tambahnya. (*)
