“Dan yang mengejutkan ternyata juga ada hutang Pemkab Luwu dari pekerjaan APBD Pokok TA 2023 yang jumlahnya mencapai Rp 14 miliar,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2024 ini, Bahar mengatakan harus menyediakan anggaran Pilkada Luwu sebesar Rp 17 miliar.
Dia meminta pemerintah di bawah nahkoda Penjabat (Pj) Bupati Luwu, serius menangangi masalah tersebut.
Sebab katanya, utang yang begitu tinggi ini sangat menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu.
“Pihak BPKP sejak awal sudah mengingatkan lembaga eksekutif Kabupten Luwu, agar tidak memperhadapkan pendapatan Rp25 miliar dan dana bagi hasil Rp 10 miliar lebih dengan belanja,” ungkapnya.
“Karena dana Rp 35 miliar ini sesuatu yang belum pasti. Tetapi tetap diperhadapkan dengan belanja oleh eksekutif,” sambung Bahar.
“Dan yang mengejutkan ternyata juga ada hutang Pemkab Luwu dari pekerjaan APBD Pokok TA 2023 yang jumlahnya mencapai Rp 14 miliar,” sambung Bahar.
“Sehingga saat ini kita kesulitan membayar hutang yang jumlahnya mencapai Rp 43 miliar, dan hal ini menyusahkan masyarakat kabupaten Luwu,” pungkasnya. (*)
