Palopo, Smartnews – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Palopo dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Kamis 2 Juni 2022.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Demokrasi, Ridel mengatakan, jika aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang jatuh pada 1 Juni 2022.
Dalam aksinya mereka menyatakan sikap menolak Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja dan revisi UU PPP.
“Karna kami menilai dalam penyusunan UU ini, dilakukan secara tidak partisipatif, inskonstitusioal yang tidak melibatkan seluruh elemen masayarakat,” kata Ridel dalam orasinya.
Massa aksi juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencabut, UU nomor 12 tahun 2012 tentang otonomi kampus. Dimana kata Ridel, UU ini menjadi biang sejumlah permasalahan yang terjadi di kampus.
“Ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan dapat meningkatkan intervensi birokrasi di lingkungan kampus,” katanya.
“Kemudian laksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945dan wujudkan reforma agraria,” tambah Ridel.
Selain membawa tuntutan terkait isu nasional, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan tentang isu lokal di Kota Palopo.
Salah satunya mereka mendesak pihak pemerintah dan DPRD Kota Palopo segera mengadakan bus sekolah bagi siswa yang berdomisi di Kelurahan Battang dan Battang Barat.
“Kehadiran bus ini sangat dibutuhkan oleh para siswa di Kelurahan Battang dan Battang Barat, mengingat jarak tempuh dari wilayah tersebut menuju ke sekolah itu sangat jauh berkisar 15 hingga 20 kilometer,” terangnya.
Terlebih lagi katanya, para siswa di wilayah tersebut kesulitan mendapat transportasi umum.
