Para pendemo ikut mempertanyakan proses pengelolaan keuangan mengingat pendapatan Direksi PAM TM yang mencapai puluhan juta rupiah perbulan dinilai tidak selaras dengan pelayanan.
“Kami merasa perlu bertanya, Apa yang telah mereka lakukan?, kami dengan tegas agar Direksi PAM-TM mengundurkan diri atau diberhentikan,” ungkapnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kata Reski, PAM-TM seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bukan hanya melayani kepentingan pribadi, seperti menempatkan anak, menantu dan ponakan sebagai karyawan.
Dia menjelaskan, ada dugaan keterlibatan karyawan dalam politik praktis, seperti memasang Alat Peraga Kampanye (APK) istri Direktur Utama PAM TM yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palopo daerah pemilihan 4 dari Partai Nasdem.
“Ini seharusnya tidak terjadi, atau karyawan seharusnya diberikan kebebasan untuk menolak, karena itu bukan bagian dari pekerjaan mereka. Kami siap mendukung dan memperhatikan aspirasi karyawan yang mungkin dirugikan oleh Direksi,” tegas Reski.
Mereka menekankan kepada Pj Wali Kota, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Moneter (KPM), untuk segera mengambil tindakan tegas dalam hal memberhentikan Direksi PAM-TM.
“Kami mendukung setiap upaya Pj Walikota untuk memajukan dan memperbaiki daerah,” jelasnya.
