Selain itu, Ahmad mengkritisi kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menangani masalah tenaga honorer.
Ia berharap adanya rencana konkret, termasuk skema penyelesaian secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kami berharap ada rencana konkret, apakah ini bisa diselesaikan secara bertahap dalam dua tahun, atau apakah status kami akan tetap seperti ini. Kejelasan itu sangat penting bagi kami,” tegasnya.
Ahmad juga meminta DPRD Kota Palopo berperan aktif sebagai jembatan aspirasi antara tenaga honorer dan pemerintah daerah.
“Kami hanya ingin kepastian, apakah ada solusi konkret atau tidak. Itu yang menjadi harapan seluruh tenaga honorer,” pungkasnya. (*)
