Palopo, Smartnews.co.id – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, saat ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, honorarium pegawai di sejumlah dinas dan badan belum juga terbayarkan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Nusantara (DRN), Afrianto Nurdin, mengatakan, itu terjadi dikarenakan kondisi keuangan saat ini terbebani hutang belanja yang besar.
Afrianto menduga, adanya modus penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan dan pembahasan APBD.
“Misalnya dugaan mark-down atau pembuatan estimasi penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi yang ada, sehingga terjadi potential loss,” kata Afrianto.
Afrianto mencontohkan, misalnya ruko Sawerigading yang dimasukkan sebagai item PAD. “Padahal ini tidak mungkin terealisasi,” jelasnya.
Masalah lain, kata Afrianto, terkait perencanaan belanja yang tidak dihitung secara cermat dengan kemampuan keuangan daerah.
“Proyek multiyears misalnya, yang menghabiskan ratusan miliar rupiah dengan hanya menggunakan murni PAD,” ujar akademisi Universitas Mega Buana ini.
