KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengundang tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti Rapat Dengar pendapat (RDP), Senin (10/6/2024). Kegiatan itu berlangsung di ruang hearing kantor DPRD Kutim.
Dalam RDP itu membahas kendala yang dihadapi OPD dalam penyerapan anggaran 2024. Tiga kepala OPD yang diundang antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Dari tiga kepala OPD yang diundang, hanya Kadispora yang hadir. Sementara Kadis Tarkim dan PUPR berhalangan mengikuti rapat tersebut.
“Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda, dalam kegiatan kerjaan di provinsi. Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ucap Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan.
Legislator Partai Nasdem itu juga mengungkapkan dari hasil RDP, kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran. Dia menjelaskan adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan jadi kendala penyerapan anggaran di OPD itu.
“Alhamdulillah, informasinya tadi dari perwakilan Dinas Perkim bahwa habis lebaran program yang di rencanakan Dinas Perkim sudah bisa berjalan. Di Perkim ada kurang lebih 1000 paket yang di rencanakan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar menegaskan, pihaknya akan memanggil ulang Kadis PUPR. Pasalnya, banyak hal yang ingin ditanyakan para wakil rakyat kepada kepala Dinas PUPR.
“Kita minta Dinas PUPR untuk pertemuan kembali dan harus dihadiri oleh kepala dinasnya langsung. Kami juga meminta Kadis PUPR membawa data-data yang diperlukan, untuk memberi jawaban terkait sejauh mana progres penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas PUPR,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, dasar pemanggilan ulang Kadis PUPR, untuk mempertanyakan terkait proyek Multiyears Contrac (MYC), yang banyak diperbincangkan masyarakat tentang progres pekerjaannya.
“Kami akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana. Karena ada 18 item pekerjaan MYC dan 6 lainnya menjadi sub bidang yang mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa rencana pemanggilan kembali Kadis PUPR akan diagendakan setelah Idul Adha.
“Proyek MYC ini tentunya jadi pertanyaan-pertanyaan media kan. Saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua II dan bahkan anggota DPRD, juga mempertanyakan sudah sampai mana progresnya. Makanya kami sendiri belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data-data yang dibutuhkan,” imbuhnya.
Dia berharap, pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PUPR dapat hadir dan memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran. (adv)
