Persentase Percepatan Realisasi APBD Luwu Utara Masuk 10 Besar Tertinggi di Indonesia

Masamba, Smartnews – Kabupaten Luwu Utara, masuk dalam 20 besar percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kordinasi (Rakor) percepatan realisasi APBD tahun 2022. Kegiatan ini, diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara, Armiadi, di Ruang Command Center Luwu Utara, Senin 20 Juni 2022.

Armiadi mengatakan, secara persentase Realisasi belanja APBD Luwu Utara masuk 10 tertinggi se-Indonesia dengan persentase sebesar 32,02 persen.

“Alhamdulillah kita bersyukur Kabupaten Luwu Utara masuk 20 besar percepatan Realisasi APBD tahun 2022, untuk realisasi pendapatan dan realisasi belanja,” katanya.

“Bahkan Persentase Realisasi belanja APBD Luwu Utara masuk 10 tertinggi se-Indonesia dimana luwu utara berada di posisi 8 dengan persentase 32,02 persen,” sambung Armiadi.

Kendati demikian, dia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara, untuk tidak lengah dengan capaian tersebut.

Sebab, Pemkab Luwu Utara berkomitmen untuk terus berbenah agar bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun.

“Tapi kita tidak boleh lengah, ini menjadi PR kita dan komitmen kita bagaimana untuk lebih baik lagi dari tahun ke tahun,” ujarnya.

“Jadi saya berharap kita terus melakukan evaluasi sehingga bisa lebih terealisasi agar perekonomian kita bisa di perbaiki pasca Pandemi,” harap Armiadi.

Dia menjeskan, jika salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja Pemkab Luwu Utara, lantaran adanya keraguan para pegawai dalam memulai kegiatan.

“Penyebab rendahnya realisasi belanja salah satunya adalah adanya keraguan aparat dalam memulai kegiatan, akibat perencanaan yang tidak matang, jadi kita berharap kepada teman-teman untuk terus memperhatikan itu,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Muh Yamin, Asisten Administrasi Umum Eka Rusli, Kepala Bappelitbangda Alauddin Sukri,Kepala Dinas Kesehatan Marhani Katma serta SKPD terkait. (*)

Ikuti juga kami di Google News Smart News