KUTIM – Reses merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan anggota legislatif di luar waktu sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Masa reses dimanfaatkan para wakil rakyat untuk bersua dengan masyarakat.
Reses ini dianggap penting bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pasalnya, melalui reses ini, anggota DPRD Kutim dapat menyerap aspirasi masyarakat.
Sementara bagi masyarakat, reses dimanfaatkan untuk berbagi permasalahan mereka kepada para wakil rakyat mereka. Tak jarang masyarakat berharap para anggota DPRD memiliki solusi dari setiap permasalahan mereka.
Hal ini juga dilakukan anggota DPRD Kutim, Arang Jau. Bahkan, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menganggap reses sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat.
Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, Arang Jau melakukan reses di daerah pemilihannya (Dapil). Saat itu, masyarakat datang mengungkapkan semua permasalahan yang mereka alami.
Kebanyakan dari mereka meminta perbaikan pada bidang pertanian hingga usulan pembuatan jalan setapak. Namun, permintaan itu bila dituruti dapat menimbulkan permalasahan.
Pasalnya, masyarakat meminta dibuatkan jalan setapak di lahan kawasan budidaya kehutanan (KBK). Hal ini tentu berbeda jika lahan itu merupakan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dapat dipastikan tidak bisa dimiliki. Namun, bisa dikelola, dengan proses yang cukup panjang. Tapi jika ingin menguasai sebagai hak milik, bisa berurusan dengan hukum.
“Yah banyak di infrastruktur pas waktu reses kan kita turun ke dapil banyak juga yang mengusulkan untuk dibikin jalan kebun tapi yang bermasalah inikan lahannya itu bukan lahan KBNK tapi KBK,” ungkap Arang Jau saat ditemui awak media, Rabu (23/07/2024).
Arang menjelaskan bahwa usulan itu mustahil untuk dipenuhi mengingat lahan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
“Artinya tidak bisa kita kerjakan apalagi masyarakat kita banyak lahan perkebunan yang pribadi atau mandiri itukan merupakan lahan KBK. Andai dia di posisi lahan KBNH bisa saja kita bantu pakai pokir-pokir kita kan,” kata Arang.
Selain bagian infrastruktur, Arang mengatakan masyarakat juga meminta bantuan untuk sektor pertanian. Bantuan yang diminta itu berupa pupuk, racun, dan juga perontok padi.
“Ada yang mengusulkan pupuk, racun, dan juga perontok padi. Ada juga bibit sapi, bibit buah-buahan dan banyak lagi, artinya kan pokir kami disesuaikan dengan prioritas masyarakat dulu yang memang dibutuhkan banget gitu,” tutur Arang.
Dijelaskannya juga bahwa hasil reses tersebut nantinya akan dimasukkan ke anggaran pokir masing-masing sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan masyarakat.
“Hasil reses ketika kita turun ke lapangan mereka mengusulkan banyak itulah nanti yang akan kami masukkan ke anggaran pokir kami,” pungkasnya. (adv)
