Sebab katanya, secara faktual 70 persen pembukaan lahan disebabkan oleh aktifitas pertambangan, Karena jelas sekali longsor terjadi di wilayah izin usah pertambangan (WIUP) PT Masmindo.
“Kegiatan pra produksi atau konstruksi yang dilakukan masmindo menjadi penyebab utama terjadinya perambahan hutan. Masyarakat hanya membuka lahan sekitar 30 persen demi menyambung hidup” Ucap Kahar Agung.
PJ bupati luwu seharusnya memberikan solusi terbaik kepada masyarakat atas musibah yang terjadi.
“Pj Bupati luwu ini harusnya lebih pro terhadap kepentingan masyarakat Luwu dan berfikir solutif bukan menyudutkan lalu menyalahkan serta memprovokasi masyarakat yg sedang berduka atas bencana ini,” Lanjutnya
Gubernur Sulawesi-selatan dan Mendagri sudah sangat layak mengevaluasi kinerja dari PJ Bupati Luwu atas pernyataan provokatif dalam situasi psikologis masyarakat yang terguncang akibat bencana
“Kami Meminta kepada kepada gubernur sulawesi selatan dan kemendagri untuk melakukan mengevaluasi PJ Bupati Luwu atas pernyataan tidak senonoh yang diucapkannya pada saat kondisi psikologis traumatis masyarakat yang sedang ditimpah bencana,” tutupnya. (*)
