KUTIM – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jimmi melaksanakan reses di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, beberapa waktu lalu. Saat ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim memang sedang turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses.
Jimmi merupakan anggota DPRD Kutai Timur dengan daerah pemilihan Kutim satu yang meliputi Sangatta Utara. Dalam reses itu, Jimmi mengaku banyak menampung aspirasi para konstituennya.
Reses yang dilakukan wakil rakyat itu berlangsung mulai Akhir April hingga beberapa hari kedepan. Dalam reses yang dilakukannya, Jimmi mengaku telah menyerap aspirasi konstituennya.
“Jadi reses ini jadwalnya mulai akhir bulan April ini ya, sampai nanti beberapa hari ke depan. Sudah ada beberapa usulan dan diskusi dengan masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Jimmi, reses merupakan kegiatan penting bagi anggota DPRD Kutim. Pasalnya, dia menilai reses merupakan tempat bagi para wakil rakyat dapat berjumpa dan bercengkrama sambil mendengarkan keluh kesah mereka.
“Saya kira cukup mewakililah keresahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka gitu,” tuturnya.
Jimmi menegaskan komitmennya untuk membahas berbagai usulan yang diterima dari masyarakat. Pembahasan terkait usulan-usulan tersebut, rencananya akan dilakukan pada bulan Juni 2024 mendatang.
“Jadi nanti dalam pembahasan itu, ya di bulan Juni nanti akan kami bahas terkait dengan usulan usulan ini,” tuturnya.
Jimmi berharap usulan yang disampaikan masyarakat dapat dia realisasikan. Sebab, menurutnya, komitmen serta kerja sama antara legislator dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memajukan pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan bersama.
“Kita tetap harus bekerja sama, apa pun itu jika menyangkut urusan warga. Mudah-mudahan keinginan mereka bisa terealisasi secepatnya,” ucapnya.
Jimmi juga berpesan kepada konstituennya untuk tak segan kepada dirinya mengenai keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan. “Ungkapkan saja semua aspirasi masyarakat, Insya Allah, kami akan bawa ke DPRD untuk dibahas bersama,” pungkasnya. (adv)
