Selain itu ia berharap agar penanganan korupsi di Indonesia menerapkan prinsip restorative justice. Konsep restorative justice sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara.
Dengan prinsip ini tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi.
Pada 2019 saat menjalani uji kelayakan, Johanis juga mengusung ide yang sama. Ia menyebut salah satu prioritas saat menjadi pimpinan KPK adalah mengembalikan kerugian negara.
Menurut Johanis bukan hukuman badan yang perlu diterapkan kepada para koruptor. Pasalnya, hukuman badan justru dinilai bisa menambah kerugian negara.
Jika KPK telah mengetahui ada oknum yang akan melakukan tindak pidana penyuapan atau korupsi, ia mengusulkan agar oknum tersebut dipanggil lebih dulu.
Ia melihat saat ini proses pemberantasan korupsi dengan menangkap, menyidik, dan menahan para pelaku akan menghamburkan uang negara.
“Dalam konteks korupsi, kita ingin jangan sampai uang negara dihambur-hamburkan,” ujar Johanis saat itu. (*)
