Meski begitu, Aripin menjelaskan jika PT Vale Indonesia telah mendapat izin konsesi dari pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Izin tersebut katanya, diberikan dengan dasar pertimbangan dampak positif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik lokal maupun nasional.
Hanya saja kata Aripin,keputusan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan mata pencarian masyarakat setempat.
Terutama mereka yang menggantungkan hidupnya sebagai petani lada, dan mencari nafkah di lokasi tersebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Aripin menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan dialog antara PT Vale, perwakilan masyarakat, dan pemerintah kabupaten guna mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam proses penyelesaian ini.
“Selaku Ketua DPRD, bijak dan berhati-hati dalam melihat persoalan ini agar tidak ada yang dikorbankan dan merasa dirugikan. Dan saya yakin setiap masalah akan ada solusinya,” Ucapnya.
Sementara solusi konkret masih dalam tahap pembicaraan dan negosiasi, langkah awal yang diambil oleh Ketua DPRD Luwu Timur ini telah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
