Makassar, Smartnews – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target pemerintah, baik itu pusat, provinsi bahkan daerah.
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan, kemiskinan ekstrem harus berada di angka nol persen pada tahun 2024.
Hal itu membuat pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah mereka masing-masing.
Sama halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.
Dimana Tahun 2022 ini, Pemkab Luwu Utara mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayah mereka.
“Tahun 2022 Pemkab Lutra mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,37 persen dan pemkab akan terus berupaya menurunkan angka-angka tersebut dengan kolaborasi,” kata Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur usai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem, di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, Senin 20 Desember 2022 kemarin.
Dia menambahkan, kehadirannya dalam rapat tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkab Luwu Utara dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
“Kehadiran kita pada rapat kali ini merupakan wujud komitmen yang memang menjadi penting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sulsel khususnya di Luwu Utara,” tambah Suaib Mansur.
Sebab katanya, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.
“Adalah tugas kita bersama pada hari ini untuk berkolaborasi dan berkomitmen bersama untuk dapat kita intervensi melalui program dan kegiatan dari seluruh sektor baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dengan komitmen bersama insya Allah, kemiskinan dapat kita turunkan dan kita entaskan,” Ujar Suaib yang merupakan ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Luwu Utara ini.
“Semoga kolaborasi semua pihak dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan dengan baik, sehingga target yang ada dapat benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Kegiatan yang di buka oleh asisten perekonomian dan pembangunan Pemprov Sulsel turut di hadiri kepala unit advokasi kebijakan pemerintah daerah/tim nasional penanggulangan kemiskinan satwapres RI, G Irwan Suryanto selaku narasumber, serta para wakil bupati di Sulsel. (*)
