DaerahHeadline

Survei CPI: Warga Luwu Utara Puas dengan Kepemimpinan Indah Putri Indriani

75
×

Survei CPI: Warga Luwu Utara Puas dengan Kepemimpinan Indah Putri Indriani

Sebarkan artikel ini
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. (Dok. Pemkab Luwu Utara)

Masamba, Smartnews – Masyarakat Kabupaten Luwu Utara mayoritas puas dengan kinerja Indah Putri Indriani sebagai Bupati.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dirilis Citra Publik Indonesia – Lingkaran Survei Indonesia (CPI-LSI Network) terkait Kebijakan Publik Kabupaten Luwu Utara tahun 2022.

Indah telah memasuki tahun kedua pemerintahannya sejak dilantik tahun 2021 lalu.

Dalam kurun waktu tersebut, mayoritas masyarakat merasa sangat puas, puas dengan kinerja bupati perempuan pertama di Sulsel itu.

Direktur PT CPI-LSI Network, Hanggoro Doso Pamungkas menyampaikan angkanya mayoritas 86,1 persen masyarakat puas dengan kinerja Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara.

” Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bupati lebih tinggi daripada tingkat kepuasan terhadap kinerja wakil bupati yakni diangka 75 persen,” katanya seperti dikutip dari Bukamatanews, Kamis 5 Januari 2023.

“Inilah salah satu temuan survei kebijakan publik Luwu Utara tahun 2022” tambah Hanggoro.

Hanggoro menjelaskan, survei tersebut dilakukan pada tanggal 27 sampai 31 Oktober 2022. Survei ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kebijakan publik pemerintah kabupaten (pemkab) Luwu Utara secara ilmiah.

” Lingkup penelitian ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari lima belas kecamatan. Responden dalam survei ini merupakan penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Luwu Utara berusia 17 tahun atau sudah menikah,” jelasnya.

Jumlah responden dalam penelitian ini lanjut Hanggoro, yaitu 440 responden yang tersebar di lima belas kecamatan dan 44 desa/kelurahan terpilih yang berbeda.

” Dengan sampel tersebut, sampling error survei ini adalah di angaka 4.8 persen. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu multistage random sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung,” ungkap pria berkacamata itu.

Beberapa faktor yang menjadi temuan LSI membuat mayoritas publik Kabupaten Luwu Utara puas dengan kinerja bupati.

Pertama mayoritas masyarakat puas kinerja pemkab Lutra dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, sebesar 80,9 persen.

Kedua, selama masa kepemimpinan Indah Putri Indriani, masyarakat menilai kondisi enam bidang dalam kondisi yang dinilai sangat baik, yakni kondisi sosial 85,3 persen dinilai sangat baik.

Kondisi keamanan 81,3 persen, kondisi pelaksanaan pemerintahan 75,7 persen, kondisi penegakan hukum 69,8 persen, kondisi politik 54,3 persen dinilai sangat baik, dan kondisi ekonomi 49,3 persen dinilai sangat baik/baik.

“Faktor ketiga, mayoritas masyarakat puas dengan program BISA yang mencapai angka kepuasan di atas 50 persen,” ujarnya.

“Diantaranya BISA Bangkit orientasinya adalah pemulihan ekonomi sosial dan infrastruktur. BISA terkoneksi adalah terciptanya Kabupaten Luwu Utara yang terkoneksi,” urai Hanggoro.

” BISA Bersaing yaitu peningkatan daya saing daerah, BISA maju yaitu adanya pemenuhan infrastruktur berkelanjutan dan BISA Mandiri yaitu tersedianya kawasan pertumbuhan ekonomi” sambungnya.

Faktor keempat tercermin dalam keberhasilan Indah dalam penanganan bidang dasar aspek kehidupan, diantaranya, publik yang merasa kondisi pendidikan dan kesehatan sangat baik angkanya di atas 80 persen.

Dengan rincian pelayanan kesehatan gratis dinilai sangat baik sebanyak 84,8 persen, pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit sebesar 88,7 persen dinilai sangat baik.

“Demikian juga di bidang pendidikan penyediaan sarana pendidikan 89,7 persen masyarakat puas dan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas tenaga kependidikan dinilai diangka 86,8 persen”

Hasil survei LSI juga menunjukkan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang ada di kantor kelurahan, kecamatan dan pelayanan publik lainya, angkanya rata tara berada di 75 persen.

“Kami berharap temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi daerah atau pemangku kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik selanjutnya,” tutup Hanggoro. (*)