DaerahPemerintahan

Survei Penilaian Integritas Luwu Utara Tertinggi di Sulawesi Selatan

4
×

Survei Penilaian Integritas Luwu Utara Tertinggi di Sulawesi Selatan

Sebarkan artikel ini
Rilis data KPK terkait Survei Penilaian Integritas Sulawesi Selatan

Makassar, Smartnews – Kabupaten Luwu Utara, menjadi daerah dengan survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu dikatakan Direktorat Korsup Wilayah IV, Niken Ariati dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 30 Maret 2022.

Rakor tersebut juga dihadiri Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Ia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara, Armiady dan Inspektur Inspektorat, Muchtar Jaya.

“Bobot perhitungan SPI ini melibatkan responden internal, eksternal, eksper, dan faktor koreksi. Responden internal mencakup perdagangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, dan transparansi yang melibatkan pegawai yang bekerja minimal 1 tahun,” katanya.

Niken menjelaskan, jika survei tersebut melibatkan responden eksternal dari pengguna layanan selama satu tahun terakhir, yang meliputi upaya pencegahan korupsi, tranparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai.

“Sementara responden eksper melibatkan BPKP, BPK, Ombudsman, Tokoh Masyarakat, DPRD, LSM, Akademisi, K/L yang pernah berhubungan dengan objek survei 1 tahun terakhir. Sedangkan faktor koreksi merupakan pengaduan masyarakat yang terverifikasi, SPDP Online, dan insidens TPK,” terang Niken.

Khusus untuk nilai SPI Sulawesi Selatan, Niken menyebut Kabupaten Luwu Utara berada di peringkat pertama dengan skor SPI 12,79 disusul Kabupaten Sinjai 12,43 dan Kabupaten Pinrang 10,32.

“Kabupaten Luwu Utara juga masuk kategori MCP tinggi dalam artian Pemerintah Daerah yang memiliki maturitas pengelolaan pemerintah daerah yang relativ baik di Sulsel untuk terus ditingkatkan sehingga dapat menjaga momentum perbaikan,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata yang juga hadir pada rakor tersebut meminta agar pemerintah daerah mendukung tindaklanjut rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) Tahun 2020 dan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen kepala daerah.

Diketahui pada rakor tersebut juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Rizal Suhaili sebagai Kepala BPKP Perwakilan Sulsel. (*/Key)