KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menanggapi Yaga Yingde Group yang memberikan donasi kepada siswa berprestasi tapi tidak mampu di Kutim. Dia mengatakan aksi sosial itu dibiayai perusahaan.
“Kemarin penyampaiannya, tidak hanya sebatas itu, akan lebih dikembangkan kalau perusahaan yang berkumpul lebih banyak. Mereka ini mengumpulkan perusahaan-perusahaan, mungkin CSR-nya, berdonasi untuk meningkatkan sumber daya manusia,” kata Faizal Rachman.
Dia juga memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terus meningkatkan infrastruktur di sektor pendidikan. Program beasiswa pun tiap tahun ditingkatkan.
“Kemarin pak Bupati sudah sampaikan anggaran beasiswa di Kutim terus ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun terus ditingkatkan dan itu terus dibenahi,” ujarnya.
“Semua sekolah-sekolah juga dilakukan pembenahan. Kita ingin sekolah kita layak. Selain itu, guru juga kita sejahterakan. Supaya ada kenyamanan dia dalam proses pemberian pendidikan kepada anak-anak,” sambungnya.
Faizal Rachman juga meminta Yaga Yingde Group tidak hanya memberikan bantuan ke sektor pendidikan saja, tapi juga kesehatan. Dia ingin aksi sosial itu berkembang dan membantu Pemerintah.
“Saya titip pesan, jangan cuma dari sisi pendidikan, tapi saya berharap juga dari sisi kesehatan. Karena ini untuk membantu pemerintah,” tuturnya.
Dia menjelaskan, bila nanti ada masyarakat yang mendapatkan bantuan kesehatan, Faizal meminta agar data mereka dicek. Apakah, warga itu telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Masyarakat itu sudah dapat kartu BPJS belum, yang tidak mampu itu. Kalau belum tolong fasilitasi supaya mereka bisa dapat. Karena kita sudah siapkan anggaran untuk memberikan insentif BPJS kepada masyarakat yang tidak mampu,” urainya.
“Kalau masyarakat itu tidak mampu bayar iuran silahkan masukkan datanya dan iuran itu dibayarkan Pemerintah melalui APBD. Kita punya anggarannya tiap tahun Rp 43 Miliar dan anggaran itu tiap tahun SiLPA. SiLPA disini tidak terserap karena data masyarakatnya tidak ada,” tandasnya. (adv)
