KUTIM – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengumumkan akan menaikkan insentif perangkat desa. Kenaikan ini dikatakan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat.
Hal ini disambut baik anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), dr Novel Tyty Paemboman. Dia mengatakan sepanjang anggaran cukup dan tidak melanggar regulasi hal itu sah-sah saja dilakukan.
“Keberlangsungan pemerintahan, baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten itu sangat dipengaruhi perangkat Pemerintah. Itu tentu kita dasari dengan beban kerja mereka. Kalau memang dihitung berdasarkan regulasi dan aturan-aturan bahwa itu memang memenuhi, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan beban kerja kita setuju saja,” kata dr Novel Tyty Paemboman.
Tapi, politisi Partai Gerindra itu memberi catatan, para perangkat desa ini haruslah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serta tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Sebab, dia pernah mendapat laporan, ada Kepala Desa yang lebih banyak berada di Sangatta dan tidak berada di tempatnya.
Menurut, dr Novel, hal tersebut akan mempengaruhi pelayanan. Sehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya.
“Terpenting mereka tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Saya pernah mendengar ada kepala desa, di satu desa lebih banyak di Sangatta. Jadi ketika masyarakat butuh pelayanan, seperti tandatangan dia tidak ada,” katanya.
“Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, sebab pelayanan desa tidak maksimal,” sambungnya.
Dia juga menilai, pos anggaran peningkatan pendapatan aparat pemerintah masih cukup. Dengan begitu, kenaikan itu dapat dilaksanakan.
“Terpenting tidak menabrak regulasi, itu tidak masalah, yang salah bila kita tidak punya anggaran tapi dipaksakan. Tapi kalau anggaran kita cukup, saya setuju untuk dinaikkan,” urainya.
Namun saat ditanya, kenaikannya jelang Pilkada, dr Novel menjelaskan niat Pemerintah menaikkan insentif itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi dia mengaku senang sebab akan kenaikan tersebut dapat meningkatkan kinerja perangkat desa.
“Kalau ditanya mengapa naiknya menjelang Pilkada, silahkan terjemahkan masing-masing. Kalau memang Pemerintah menaikkan itu dengan niat yang benar, lurus, bahwa ini memang keperluan perangkat desa saya senang. Tapi biarlah Tuhan saja yang tahu niat Pemerintah yang sebenarnya,” tandasnya. (adv)
