Aksi demonstrasi yang dilakukan Ampera Kota Palopo merupakan upaya menuntut kebijakan kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mereka anggap tidak pro terhadap rakyat.
“Protes publik terhadap kebijakan pemerintah tercermin dari hasil konsolidasi kami sejumlah 48 organisasi yang tergabung baik ormawa, organisasi kedaerahan maupun ormas siap melakukan aksi protes,” kata Jendral Lapangan, Mustapa.
Selain itu, Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap), Muhar menjelaskan pihaknya membawa tujuh tuntutan saat aksi protes yang dilakukan. Pihaknya mengklaim akan membawa ribuan massa.
“Kami membawa tujuh tuntutan hasil konsolidasi dan kajian di empat kampus di Kota Palopo,” tegas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) Unanda ini.
Dalam aksinya Ampera membawa tujuh buah tuntutan, pertama menolak penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden tiga periode. Kemudian, menolak kenaikan harga BBM dan Bahan Pokok.
Ketiga, evaluasi menteri bermasalah di Kabinet Indonesia Maju, empat wujudkan reforma agraria sejati dan tolak UU Omnibuslaw, kelima tolak pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).
Keenam tuntaskan pelanggaran HAM dan mendesak pemerintah penuhi kebutuhan pupuk subsidi. (*)
