Selain menyoroti dugaan netralitas Pj Wali Kota Palopo, Junaid juga meminta publik mencurigai motif komisioner KPU Provinsi Sulsel yang mengambil alih jalannya PSU Pilwalkot Palopo.
Junaid berpendapat, KPU harusnya melantik 3 komisioner pengganti KPU Palopo sebagai bentuk tindak lanjut putusan DKPP.
Pergantian tersebut akan memudahkan kerja-kerja KPU Palopo yang tersisa 2 komisioner tanpa harus diambil alih KPU Sulsel.
“Kalau alasannya pengganti tidak dilantik karena khawatir tidak paham aturan, lantas bagaimana dengan pergantian KPU yang masa jabatannya habis dan langsung bekerja urus Pemilu,” tutur dia.
Junaid menyebut, kesalahan 3 komisioner KPU Palopo yang mengubah status pencalonan Trisal Tahir hingga dipecat tidak bisa dilepaskan dari peran asistensi oleh KPU Sulsel.
Menurutnya, KPU Sulsel sedikit-banyak harus bertanggung jawab atas pelanggaran etik berat yang dilakukan 3 mantan komisioner KPU Palopo.
“Pertanggungjawaban itu belum dilakukan, justru mereka mau urus PSU Palopo,” katanya. Junaid juga menyinggung story WhatsApp Komisioner KPU Sulsel yang membagikan link berita soal Naili Trisal.
“Ini lagi ada kejadian, komisioner KPU provinsi bikin story WhatsApp yang isinya Naili Trisal akan ikut tes. Apa hal itu normal? Padahal foto berita yang dibikin story itu ada simbol nomor urut 4. Ini indikasi tidak netral,” jelas Junaid. (*)
