Palopo, Smartnews.co.id – Inspektorat Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut jika pemberian honorarium Satgas Peduli Kota, berpotensi menjadi masalah keuangan.
Demikian dikatakan Ketua Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan atas Reviu Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palopo, Irhan Kamal dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 November 2023.
Dia menjelaskan, potensi masalah tersebut lantaran dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palopo tentang pembentukan satgas tidak mencantumkan besaran honor Satgas Peduli Kota.
“Seharusnya besaran honorariumnya diatur dalam standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah,” ujarnya.
“Apabila besaran pemberian honorarium itu ditetapkan selain oleh kepala daerah, itu dapat menimbulkan potensi persoalan keuangan daerah,” jelas Irhan.
Sebab katanya, kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan kepala daerah.
“Pejabat Perangkat Daerah (PD) menerima pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” terangnya.
