KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menginterupsi jalannya rapat paripurna DPRD Kutim, Senin (24/6/2024). Rapat paripurna itu mengagendakan penyampaian tanggapan Bupati Kutim atas pandangan umum fraksi Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Interupsi itu dilakukan Faizal Rachman sesaat setelah Bupati Kutim menyampaikan tanggapannya terhadap pandangan fraksi DPRD Kutim. Dia mengkritik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak memenuhi undangan DPRD Kutim.
Salah satu OPD yang dianggap tak memahami sinergitas antara lembaga menurut Faizal Rachman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim.
“Karena membangun sinergitas itu, kayaknya di kalangan OPD bapak (bupati) ini nggak masuk. Contoh Kepala Dinas PUPR itu pak, sudah dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ungkap Faizal kepada Bupati.
Undangan yang dialamatkan pada dinas PUPR cukup beralasan. Pasalnya, dinas PUPR menjadi OPD yang paling banyak tidak menyerap anggaran tahun 2023.
“Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK itu bahwa PUPR itu dinas yang paling kelihatan anggarannya, paling banyak silpanya hampir Rp 400 miliar lebih,” bebernya.
Kondisi makin diperparah dengan tidak kooperatifnya OPD tersebut terhadap undangan DPRD. Menurut Faizal dampaknya cukup dirasakan masyarakat, yakni menghambat perencanaan pembangunan daerah.
“Jadi ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” terang Faizal.
Untuk itu, dia meminta kepada OPD agar agar tidak mengabaikan bila ada undangan dari DPRD. Apalagi undangan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.
“Kami atensi OPD yang terlalu banyak silpanya pak. Mohon diatensi pak Bupati, kepala-kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tuturnya.
Meski demikian, Faizal Rachman mengaku akan kembali mengundang sejumlah OPD dalam rangka Raperda Pertanggungjawaban anggaran tahun 2023.
“Karena saya menyambut baik apa yang disampaikan pak Bupati tadi, sangat merespon kritikan untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD,” imbuhnya.
Meski demikian, dia berharap, OPD Kutim tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga memperhatikan bila ada undangan dari DPRD Kutim. (adv)
