HeadlineKALTIM

Pemkab Ingin Bangun Pengolah Sampah Biogas, Anggota Komisi C DPRD Kutim Sebut Biayanya Besar

662
×

Pemkab Ingin Bangun Pengolah Sampah Biogas, Anggota Komisi C DPRD Kutim Sebut Biayanya Besar

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kutim, Jimmi.

KUTIM – Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) sebanyak 120 juta ton volume dihasilkan Kutim pada tahun 2023 lalu. Angka ini cukup banyak dan dapat jadi masalah bila tidak dikelola dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan sampah, DLH Kutim berencana ingin membangun pengolah sampah biogas limbah organik. Pernyataan ini juga telah sering diungkapkan DLH Kutim dalam berbagai kesempatan.

Mengubah sampah menjadi energi baru terbarukan dianggap solusi efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Hanya saja, rencana itu masih jauh dari tahap realisasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi pun menanggapi rencana Pemkab Kutim. Dia mengatakan rencana pembangunan tersebut harus memiliki kajian yang matang.

“Awalnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu kan mau dibuat untuk memanfaatkan gas metan sebagai sumber energi alternatif, tapi tidak maksimal karena perawatannya juga tidak benar-benar dilaksanakan” ujar Jimmi beberapa waktu lalu.

Meski demikian, rencana Pemkab Kutim tampaknya menghadapi banyak kendala. Jimmi menjelaskan kendala paling besar dihadiri DLH Kutim adalah biaya.

Dia mengatakan, diperlukan biaya yang besar untuk membangun program itu. Terlebih lagi, DLH Kutim belum mempresentasikan program mereka.

“Diperkirakan biayanya besar, infrastrukturnya harus dibangun dari dasarnya itu dan kami juga belum melihat DLH busa meempresentasikannya,” ujarnya.

“Anggaran Kutim juga belum ada kesana karena biayanya besar sekali, kalau mengikuti TPA Manggar di Balikpapan itu yang bisa merealisasi itu dari APBN karena bisa sampai ratusan miliar,” sambungnya.

Dia juga memaparkan, luas TPA Kutim sangat luas. Bahkan lebih luas lima hektare dari TPA Balikpapan yang luasnya 9 hektare. Dengan luas begitu, maka memakan biaya yang lebih besar pula.

“Untuk sementara kami masih menyusun agar rencana pembangunan tersebut bisa ke APBN. Karena APBD kita masih difokuskan untuk menghubungkan infrastruktur semua kecamatan yang ada di Kutim,” sebutnya.

Jimmi juga memaparkan, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala lain dalam membangun program itu. “Kita masih kekurangan orang untuk mengelola itu, jadi kita perlukan memang siapa yang mau bergerak di ruang itu,” ujarnya.

Meski begitu dia menegaskan DPRD Kutim bakal terus mendorong pengolahan sampah di Kutim menjadi sesuatu yang bermanfaat. “Jadi upaya-upaya itu kita mau bersama-sama DLH untuk mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini,” tandasnya. (adv)