Smartnews.co.id, Palopo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo mengeluhkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru cair Rp 1 miliar.
Hingga saat ini, KPU Kota Palopo baru menerima anggaran pilkada Rp 1 miliar dari pemerintah Kota Palopo dari Rp 23 M yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Itu urusan pemkot,” kata Ketua KPU Kota Palopo, Irwandi Djumadin saat ditanya terkait anggaran pilkada tahun 2024 yang hingga saat ini belum dibayarkan sesuai yang tertuang dalam NPHD.
Berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam NPHD, Pemerintah Kota berkewajiban mengalokasikan anggaran Rp 23 M untuk pilkada 2024. Anggaran pilkada ini dibayarakan dalam dua tahap.
Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp 9,2 M yang sudah harus direalisasikan pada Desember 2023.
Sementara tahap dua sebesar 60 persen atau Rp Rp 13,8 M direalisasikan pada Mei 2024. Namun hingga saat ini yang terealisasi baru Rp 1 M.
Pencairan tahap pertama yang seharusnya Rp 9,2 M, Pemkot Palopo hanya mentransfer Rp 1 M ke rekening KPU Kota Palopo dengan catatan, kekurangan Rp 8,2 M akan direaliasaikan pada Januari 2024.
Namun hingga saat ini belum ada penambahan oleh Pemkot Palopo.
“Kami beberapa kali menemui wali kota untuk menanyakan pencairan anggaran pilkada. Terakhir, sebelum lebaran, Pak Wali berjanji akan mengupayakan pencaiaran anggaran pilkada pada pertengahan April 2024. Namun hingga saat ini belum ada realisasi,” katanya.
