KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah Ridwan mengomentari lambatnya penyerapan anggaran Pemkab Kutim pada triwulan pertama 2024.
Dia mengatakan Pemkab Kutim menargetkan 15 persen penyerapan anggaran pada triwulan pertama 2024. Namun, hingga akhir Maret 2024, penyerapan anggaran baru mencapai 12 persen.
Anggota Komisi D DPRD Kutim itu menjelaskan, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan penyerapan anggaran APBD Kutai Timur saat ini masih dalam progres.
Kejadian seperti ini kata Agusriansyah, terjadi pada 2023 lalu. Saat itu, kata dia ada kekhawatiran penyerapan anggaran tidak maksimal hingga akhir tahun. Namun, hal itu tidak terjadi.
“Ini seperti di tahun 2023. Dikhawatirkan persentase penyerapan rendah, tapi di akhir tahun 2023 kita mencapai 85 persen,” jelas Agusriansyah Ridwan.
Politisi PKS itu menjelaskan ada tiga lembaga yang mengawasi penyerapan anggaran di Kutai Timur. Mulai dari BPKP, BPK dan KPK. Dengan pengawasan itu, Pemkab Kutim, kata Agusriansyah tidak akan main dalam hal penyerapan anggaran.
“Kutai Timur juga telah menerapkan Monitoring Center Prevention (MCP). Ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak main-main dalam hal penyerapan anggaran,” katanya.
MCP sendiri merupakan tolok ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Tak hanya itu, Agusriansyah juga menjelaskan kendala yang ditemui dalam penyerapan anggaran. Kendala tersebut seperti regulasi dan realisasi yang tidak berimplikasi hukum.
“Faktor pencegahan itu, sebelum menyelesaikan suatu program harus dipastikan bahwa tidak menyisakan persoalan hukum,” ungkapnya.
Kendati demikian, Agusriansyah mengaku telah memanggil OPD yang berwenang untuk membahas keterlambatan penyerapan anggaran ini. Olehnya itu itu, dia meyakini Pemkab Kutim, selalu berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
“Dan kami terus berikan support dan pressure agar pembangunan yang dibutuhkan masyarakat cepat terealisasi,” imbuhnya.
Terakhir, Agusriansyah berharap penyerapan anggaran yang maksimal dapat membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. (adv)
