“Pemerintah Kota Palopo mendukung penuh langkah percepatan integrasi RDTR dalam OSS. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan iklim investasi dan tata kelola ruang yang lebih akuntabel,” tegas Firmanza.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, Kementerian Investasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Turut hadir pula Badan Informasi Geospasial (BIG), para Sekretaris Daerah Provinsi se-Sulawesi, bupati dan wali kota se-Sulawesi, serta perwakilan instansi strategis lainnya.
Forum ini menjadi bagian dari tahapan sinkronisasi RPJMN 2025–2029 dengan perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menggunakan pendekatan tata ruang yang terintegrasi demi terwujudnya pembangunan kawasan timur Indonesia yang merata dan berkelanjutan. (*)
