“Saat ini Pemkot Palopo diminta untuk fokus melakukan pengelompokan intervensi untuk program-program sensitif,” ujarnya.
Program sensitif itu, tambah Asmuradi, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Lalu, permukiman yang layak, hingga penyuluhan kepada pasangan usia subur.
“Selain itu, tentu kepada penderita stuntingnya sendiri. Itu intervensinya, melalui pendekatan medis. Nanti Dinas Kesehatan dan KB yang menangani. Dua dinas ini yang menjadi pilar,” ujarnya.
Hal yang juga sangat diapresiasi, jelas Asmuradi, terkait status 10 kelurahan yang ada di Kota Palopo yang sudah zero stunting.
“Tim evaluasi menilai, hal ini merupakan capaian yang sangat positif. Olehnya, Pemkot Palopo didorong untuk terus meningkatkan capaian itu, sehingga Palopo bisa bebas stunting,” jelasnya.
Turut mendampingi Pj. Wali Kota dalam evaluasi ini, Inspektur Kota Palopo, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kadis Pendidikan, Kadis Penanaman Modal dan Kadis Kominfo Kota Palopo. (*)
