KUTIM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan menyoroti serapan anggaran APBD 2024. Bukan tak beralasan, serapan anggaran untuk triwulan pertama tak mencapai target.
Dengan minimnya serapan anggaran, kata Arfan berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur serta program yang dikhususkan kepada masyarakat.
“Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ungkap Arfan kepada awak media beberapa waktu lalu.
Arfan menilai, dengan serapan anggaran yang minim, maka pembangunan dan program yang ditujukan kepada masyarakat juga minim.
DPRD Kutim juga telah memanggil beberapa dinas terkait mengenai minimnya serapan anggaran. Tapi, mereka berkeyakinan dapat memaksimalkannya hingga akhir tahun.
“Kepala dinas PUPR nya optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” jelas Arfan.
Bukan itu saja, Arfan juga menginginkan tak ada lagi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun ini. Sebab, tahun 2023 lalu, SiLPA Kutai Timur dinilai sangat tinggi, yakni mencapai Rp 1,6 Triliun.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tuturnya.
Disinggung mengenai peran DPRD Kutim dalam memaksimalkan serapan anggaran, Arfan menjelaskan pihaknya terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memaksimalkan serapan anggaran.
“Kami di DPRD Kutim selalu mensupport, mendukung dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga berharap, Pemkab Kutim bekerja maksimal demi memastikan seluruh kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi. Selain itu, infrastruktur penunjang lainnya segera dibangun. (adv)
