HeadlineKALTIM

Yan Minta Data Masyarakat Miskin di Kutim Divalidasi

1175
×

Yan Minta Data Masyarakat Miskin di Kutim Divalidasi

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kutim, Yan Ipui.

KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui meragukan kebenaran data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) yang menempatkan Kutim sebagai daerah keempat dengan penduduk miskin terbanyak.

“Kalau saya melihat Kutai Timur ini jarang miskin. Daerah Kongbeng, Muara Wahau, Telen, Perusahaan sawit itu luar biasa. Orang lokal aja yang tidak mau kerja di perusahaan” kata Yan Ipui.

“Mereka menganggap gaji di perusahaan sawit itu kecil, ketimbang dia buka lahan sendiri, bikin kebun sendiri bisa punya penghasilan lebih besar. Jadi saya ragu dengan itu (data BPS). Kita harus cek data itu, apakah benar banyak warga kita miskin,” sambungnya.

Meski demikian, dirinya juga menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan data BPS menempatkan Kutim diurutan keempat sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak.

“Pertama itu karena SiLPA kita yang tinggi mencapai Rp 1,7 Triliun. Itulah yang membuat pembangunan terhambat,” ujar Yan.

Selain itu, Yan Ipui menilai program Pemerintah belum maksimal dalam menyentuh masyarakat miskin. Hal ini pun jadi catatannya untuk dilakukan perbaikan.

“Setelah dibedah, terkait dengan kemiskinan, stunting, yang terkait diantaranya ini yang benar-benar menyentuh mengatasi kemiskinan ini sangat kecil, dan kedepan akan kami koreksi,” ungkapnya.

“Dari DPRD awal tahun kita sudah menekan Pemerintah untuk maksimal penyerapan anggaran. Tapi ternyata memang kesiapan SDM kita yang terkendala, jadinya penyerapan anggaran yang besar tadi belum maksimal,” sambungnya.

Politisi Gerindra itu juga menjelaskan, DPRD akan melihat prioritas Pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Keseriusan Pemerintah ini dapat dilihat dari program yang akan dia luncurkan.

“Kita juga akan melihat apakah masyarakat miskin yang terdata di dalam database kita itu benar-benar masyarakat yang tinggal tetap di Kutim dalam jangka waktu yang lama,” ujarnya.

“Jangan-jangan, ada yang baru datang, terdata dalam database kita sebagai data masyarakat miskin, padahal mereka baru datang. Harus kita telusuri dulu data-data masyarakat miskin ini,” tandasnya. (adv)