KUTIM – Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Kutai Timur (Kutim) mengalami kendala. Hal ini pun masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Para orang tua calon siswa mengadukan hal ini kepada DPRD Kutim. Menanggapi hal itu, para wakil rakyat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan orang tua calon siswa, Kadisdikbud Kutim, serta Kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Sementara RDP itu dipimpin Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan. Dia didampingi anggota DPRD lainnya, Leni Angriani dan Hj Hasna.
Dalam RDP itu, para orang tua mengeluh anaknya tidak mendapatkan kuota peserta dari salah satu SMA di Sangatta. Padahal dia mengaku sudah lebih dulu mendaftarkan anaknya namun tidak di terima di sekolah dengan alasan kuota penuh.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan Ipau mengatakan masalah seperti ini akan terus berlanjut jika tidak ada penambahan gedung yang dibangun. Untuk itu, dirinya mengharapkan agar Pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani kasus ini.
“Seperti yang disampaikan kepala dinas tadi solusinya adalah bangun unit atau sekolah baru karena selagi kita belum membangun sekolah baru, berat bagi kita untuk mengatasi hal semacam ini,” tutur Yan di Ruang Sidang Hearing Kantor DPRD Kutim, Rabu (03/07/2024).
Politisi Gerindra itu juga mengatakan permasalahan ini harus juga diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Pasalnya, kewenangan SMA dan sederajat ini berada di Provinsi Kaltim.
“Itu tadi saya minta laporannya secara rinci dari UPT agar nanti kita koordinasi dengan provinsi inikan bukan ranah kita. Kita tidak bisa menentukannya disini jadi kita akan perjuangkan di provinsi,” ungkap Yan.
Yan menjelaskan, bila keputusan akhir Provinsi Kaltim ingin membangun sekolah baru, maka dia meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkan mengenai tenaga pengajar. Pasalnya, setiap tahun, akan ada tenaga pendidik yang selesai dari perguruan tinggi.
“Ketika sekolah baru nanti banyak guru-guru baru juga inikan tiap tahun kan lulus terus kita tidak akan kekurangan tenaga pengajar kok, dari komitmen pemerintah ajah sih menurut saya,” kata Yan.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa membangun Pendidikan yang layak bagi anak bangsa adalah sebuah keharusan yang wajib dipenuhi guna melahirkan generasi yang terididik yang sesuai dengan asas undang-undang untuk mencerdaskan anak bangsa.
“itu merupakan tanggung jawab dasar negara dalam melayani masyarakat jadi sudah seharusnya kita memperjuangkan itu,” kata Yan.
Dia berharap, kedepan tidak ada lagi permasalahan mengenai PPDB. Serta seluruh calon peserta didik dapat terakomodir di sekolah. (adv)
