KUTIM – Salah satu masalah yang kerap terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah banyaknya kendaraan overload. Tak hanya membahayakan bagi pengendara lain, kendaraan overload juga dapat memperparah rusaknya jalan di beberapa titik di Kutim.
Untuk itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menilai Pemerintah Daerah (Pemkab) harus mengambil sikap. Salah satu langkah yang dapat diambil Pemkab Kutim adalah dengan menerapkan timbang mobile.
“Intinya kita penekanannya ke Pemerintah Daerah agar penerapan jembatan mobile yang berjalan ini (dilaksanakan), supaya diketahui seberapa overload kendaraan itu,” ujarnya.
Kerusakan infrastruktur jalan menurut Jimmi dapat dilakukan perbaikan melalui kolaborasi antara Pemkab dengan perusahaan yang ada di Kutim. Utamanya perusahaan yang menggunakan kendaraan berat dan melintas di jalan raya.
Hanya saja, Jimmi juga tidak setuju bila dampak kerusakan infrastruktur jalan dilimpahkan kepada perusahaan. Menurutnya, belum ada kajian menyeluruh yang menyebutkan kerusakan infrastruktur itu diakibatkan perusahaan.
Menurut Jimmi tanggungjawab itu juga mestinya dilimpahkan ke pengangkut sawit. Pasalnya, mereka tak jarang membawa muatan yang berlebihan atau overload.
“Sebenarnya semua kalau saling bahu membahu, terawat aja (jalannya) cuman respons mereka untuk tanggung jawab itu dilimpahkan lagi, misalnya angkutan sawit yang overload,” ucapnya kepada awak media belum lama ini.
“Pengangkut sawit ini tidak bertanggungjawab karena ini koperasi. Dan itu pun rental. Jadi agak jauh dari tangan koorporasi, yaitu perusahaan sawit yang bersangkutan,” lanjutnya.
Untuk itu, dia menilai, perusahaan sawit ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sebab, masyarakat turut andil dalam kerusakan infrastruktur jalan di Kutim.
“Kita tidak boleh secara langsung (menuduh) mereka. Karena otomatis mereka merekrut melalui koperasi. Inipun tidak pernah tertulis, angkutan yang mana, mereka tahunya menimbang. Jadi murni milik masyarakat sebenarnya ini,” bebernya.
“Kita sih maunya, kalau misalnya ada komunitas terkait dengan angkutan, mereka itulah yang harus punya perhatian ke sana. Jadi bisa dibatasi,” sambungnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan kontrol terhadap aktivitas kendaraan overload. Jimmi mengaku, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim menyangkut masalah ini.
“Tapi yang paling penting itu adalah pemerintah yang ambil peran untuk menjaga dan mengontrol muatan-muatan itu. (Dishub) harus lebih optimal lagi,” ujarnya.
“Kita sudah bicarakan jembatan timbang mobile itu harus disiapkan. Jembatan mobile ini kemana-mana bisanya. Di mana yang paling padat angkutannya, juga bisa di situ,” tandasnya. (adv)
