KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berpeluang untuk mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mendapat dukungan penuh dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan.
Dia mengatakan, opini WTP merupakan pembuktian pemerintah di bidang keuangan. Bila keuangan Pemkab Kutim baik, maka Opini WTP dapat diraih.
Opini WTP atau Unqualified Opinion sendiri adalah Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Anggota Komisi D DPRD Kutim itu mengatakan Pemkab Kutim memang harus mempertahankan Opini WTP. Sebab, hal itu bisa menjadi penilaian kinerja kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang di akhir masa jabatan.
Bila opini WTP luput diraih, dia menilai kinerja Pemkab Kutai Timur diakhir sisa jabatan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang mengalami kemunduran. Untuk itu, dirinya mendorong Pemkab Kutim untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan publik.
“Pelayanan publik disini itu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia,” kata Agusriansyah Ridwan.
Selain itu, pihaknya terus berupaya membantu Pemkab Kutim untuk mempertahankan Opini WTP. Untuk itu, DPRD Kutim mendorong beberapa hal ke Pemkab Kutim untuk dievaluasi.
“Ada beberapa hal yang perlu didorong agar pemerintah mewujudkan good government sesuai dengan yang diinginkan masyarakat,” imbuhnya.
Politisi PKS itu optimis Pemkab Kutim mampu mempertahankan Opini WTP. Bukan tanpa alasan, dia menilai kinerja Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang sangat maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia juga berharap, sisa jabatan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang berakhir dengan manis. Serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. (adv)
