KUTIM – Angka Kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal itu diungkapkan Bada Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada tahun 2022 lalu angka kemiskinan di Kutim mencapai 36,84 persen. Sementara pada tahun 2023 ini naik mencapai 37,04 persen. Angka ini menempatkan Kutim sebagai daerah termiskin nomor empat di Kaltim.
Hal ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutim, Asti Mazar.
Dia menilai jika dilihat dari APBD Kutim dengan angka kemiskinan itu tidaklah relevan. Apalagi, sejak dua tahun terakhir ini Kutim diguyur anggaran yang tidak sedikit.
“Kalau melihat APBD Kutai Timur yang dua tahun ini cukup besar, 2023 capai Rp 8,9 T dan 2024 capai Rp 13 T tidak relevan dengan angka kemiskinan di Kutim,” kata Asti Mazar.
Untuk itu, dirinya ingin mengetahui apa penyebab angka kemiskinan di Kutim tinggi. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan akan memanggil Dinas terkait untuk mengetahui penyebab angka kemiskinan meningkat di Kutim.
“Yang harus dilihat alasan mengapa Kutai Timur urutan keempat tertinggi kemiskinan di Kaltim. DPRD akan memanggil Dinas terkait, untuk mengetahui apa alasan sehingga Kutai Timur menjadi daerah keempat termiskin di Kaltim. Mengingat, APBD kita besar,” urainya.
Dia menjelaskan, Pemerintah dan DPRD sejatinya telah berupaya untuk menekan kemiskinan di Kutim. Untuk itu, dirinya juga heran data BPS menyebutkan angka kemiskinan di Kutim meningkat.
‘Kami di DPRD, tidak mungkin buta tuli dengan apa yang kita lihat bersama. Kalau melihat dari anggaran yang ada di tahun 2024, Pemerintah melalui TAPD dan DPRD melalui Banggar itu sudah mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Kalau toh di perjalanan ada berkaitan dengan kemiskinan, kita lihat dulu alasannya,” tuturnya.
“Makanya kami akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan ini. Jangan sampai anggaran kita terserap tapi tidak sampai ke masyarakat,” sambungnya. (adv)
