Semua OPD dan instansi terkait, lanjut Asrul, harus mencegah ego sektoral dalam proses pengumpulan dan penyebarluasan data sebab jika itu terjadi maka sulit mewujudkan satu data.
“Yang ada justru tercipta ketimpangan dan ketidak akuratan data yang disajikan dan berujung pada penentuan kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Aseul berharap, semua instansi bersinergi memperkuat komunikasi koordinasi dan kolaborasi untuk mengimplementasikan satu data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Berharap agar forum ini, menjadi momentum penguatan kepercayaan publik terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Palopo.
Turut hadir pada kegiatan tersebut pimpinan perangkat daerah Kota Palopo serta para tamu undangan lainnya. (*)
