KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah menilai organisasi perangkat daerah (OPD) harus saling terintegrasi. Hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur daerah.
Dia mengatakan terintegrasinya antara OPD satu dengan yang lain dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur.
“Tiap SKPD punya renja dan Renstra, punya rencana capaian tahunan, dia punya rencana capaian lima tahun. Memang kita temukan yang belum rapi disusun itu adalah terintegrasi, jadi antara OPD satu dengan OPD lain kita inginkan mereka membangun rapat terintegrasi perencanaan yang memang harus bergabung,” kata Agusriansyah kepada Indeksmedia, Rabu (11/7/2024).
Dia mengambil contoh program infrastruktur listrik. Dia menjelaskan saat ini listrik di Kutim dapat dinikmati di semua wilayah karena integrasi yang terbangun PLN dengan Pemkab Kutim.
“Gambarannya, dari 142 desa, kurang lebih 20 desa yang belum teraliri listrik. Supporting dari PLN dan atas kerjasama dengan Pemkab Kutim, ini membuktikan Pemda cukup serius dalam penanganan ini,” ungkapnya.
Agusriansyah juga menjelaskan, daya yang digunakan bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti sharing daya yang dimiliki perusahaan, konektivitas blog Mahakam, penggunaan diesel dan termasuk penggunaan PLTS komunal. Hal ini tinggal didiskusikan dalam pemenuhannya.
Selain infrastruktur listrik, Agusriansyah juga menjelaskan Pemkab Kutim juga konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur air.
“Alhamdulillah, Pemkab Kutim konsentrasi kalau berbicara infrastruktur. Infrastruktur air juga, PDAM misalnya, ini sudah mulai pelan-pelan semua wilayah itu digerakkan dalam sisi volume per detiknya, termasuk kolam penampungan, dan jaringan,” katanya.
Meskipun mencari sumber air tidak mudah, tapi Pemkab Kutim kata Agusriansyah terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur air.
“Memang mencari sumber air tidak terlalu mudah. Sehingga memang ada beberapa wilayah butuh pemikiran bagaimana sumber air nya ditemukan. Alhamdulillah, di beberapa wilayah sudah ada Pamsimas, realisasi MBR. PDAM ini dikembangkan dari segi jaringan, pelayanan, juga produksi airnya yang representatif,” tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengatakan, indikator penilaian pembangunan infrastruktur di Kutim harus melihat sebelum Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang memimpin hingga saat ini.
Dia menjelaskan masyarakat dapat melihat apa saja pembangunan yang telah dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kepemimpinan mereka.
“Tapi kalau Langsung kita general, masih banyak yang belum baik, itu tidak mengukur realisasi pembangunan Pemkab Kutim. Kita tidak objektif dalam memberikan penilaian. Alhamdulillah, realisasi jalan-jalan tani cukup massif, jalan pemukiman juga begitu. Kita bisa lihat di wilayah kota Sangatta Utara itu, dulu belum ada sekarang pelan-pelan sudah ada. Termasuk jalan penghubung desa dan kecamatan,” tandasnya. (adv)
