KUTIM – Kebakaran kerap kali terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Musibah ini tak jarang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, bahkan korban jiwa.
Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) terus melakukan upaya agar musibah itu dapat diminimalisir. Anggota komisi C DPRD Kutim, Sobirin Bagus bahkan mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Usulannya adalah memindahkan kantor Damkar Kutim. Dia mengatakan, pemindahan ini lantaran lokasi Damkar sekarang kurang strategis dan sulit untuk bermanuver.
“Nah usulan saya, untuk posisi kantor Dinas pemadam kebakaran itu kan pas di tikungan, itu untuk manuver itu tidak gampang,” ucapnya kepada awak media, Rabu (19/6/2024).
“Sehingga kalau bisa direlokasi lah, itu difungsikan untuk dinas lain. Untuk dinas pemadam itu yang kalau manuver itu gampang, yang strategis,” tambahnya.
Dia meminta Pemkab agar kantor Damkar Kutim dipindahkan ke Jalan Pendidikan. Lokasi tersebut kata Sobirin cukup strategis ditempati kantor Damkar Kutim.
“Nah pemerintah bisa buat di jalan pendidikan yang dekat-dekat dengan blangkon, itu kan masih ada tanah bisa dipakai, di situ sangat strategis tinggal pemerintah mau atau tidak,” sambungnya.
Tak hanya itu, dia juga meminta Pemkab Kutim untuk meremajakan armada Damkar. Dia ingin Pemkab mengadakan armada yang lebih modern dan efektif.
“Yang ketiga usulan kami, belilah tipe mobil yang ada anak tangga, yang tinggi itu loh, yang bisa nyentor. Sehingga saya bilang kemarin kalau terjadi kebakaran di Bengalon, mobil tidak perlu diarahkan ke Bengalon, tapi cukup disentor dari Sangatta,” ucapnya .
“Artinya gambarannya yang tinggi lah, jadi jangkauannya bisa jauh. Mengapa karena ternyata sebagian masyarakat Sangatta belum sadar akan pentingnya lalu lintas jalan itu, sehingga banyak masyarakat yang membuat jalan itu sempit-sempit,” lanjutnya.
Terakhir, dia meminta agar Pemkab Kutim membentuk relawan pemadam kebakaran. Relawan ini nantinya akan diplot di desa-desa untuk memudahkan kerja Damkar Kutim.
“Namun kan tidak semuanya relawan rela, karena tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Nggak ada insentif sama sekali, jadi itu istilah relawan tidak rela.”
“Jadi perlu ada insentif-insentif yang sekalipun tidak kontinu sehingga mereka itu ada kepedulian,” tandasnya. (adv)
