“Sedangkan soal netralitas ASN, terjadi di Bantaeng, Takalar, Pinrang, Palopo, dan Tana Toraja,” jelasnya.
Meskipun pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, Mardiana menegaskan bahwa tingkat penanganan kerawanan juga harus ditingkatkan.
Semua daerah yang disebutkan akan menjadi fokus pencegahan ke depan dan menjadi prioritas pengawasan Bawaslu. “Yang pasti kita memaksimalkan kerja-kerja pengawasan kita,” tuturnya.
Ia juga membeberkan soal potensi praktik politik uang dan ketidaknetralan ASN mungkin masih tinggi dalam Pilkada serentak 2024.
Namun, Mardiana tidak bisa memastikan seberapa tinggi praktek tersebut. Kendati begitu, mitigasi risiko perlu dilakukan agar tidak terjadi peristiwa yang berulang dan untuk memastikan kinerja pengawasan tetap optimal.
Makanya, melalui kegiatan sosialisasi Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Berbasis Data IKP di Hotel Aryaduta Makassar, yang dilakukan Bawaslu RI, Mardiana berharap semua elemen bisa terlibat untuk memaksimalkan pengawasan.
“Indeks kerawanan ini menjadi penting untuk melakukan pemetaan, misalnya daerah mana saja yang tinggi politik uangnya,” paparnya.
