KITA tumbuh di atas bumi yang menyediakan berbagai kelimpahan sumber daya alam, padi yang menguning, laut yang biru dan deretan tanaman kebun yang menghijau. Namun, kemilau kampung yang pernah kita berdecak kagum atas semua limpahan rahmat Tuhan tersebut telah berubah karena ulah tangan manusia. Betapa kita menyaksikan hari ini atas nama pembangunan, gunung – gunung di gali, lahan yang rindang dan hijau menjadi gersang yang membuahkan petaka bagi rakyat. Sementara itu, pemerintah daerah selalu mengasosiasikan keberhasilan pembangunan dengan bangunan-bangunan besar, pusat perbelanjaan dan infrastruktur publik yang mewah. Tapi, lupa pada sumber utama penghidupan warga.
Bukan soal itu saja, di atas tanah subur sumber hidup kesejahteraan, kemiskinan juga seolah subur. Angka kemiskinan di kabupaten luwu tidak pernah turun satu digit, data kemiskinan terbaru masih tetap di angka 12%, bahkan dari sisi jumlah dan presentase mengalami kenaikan. Saya kira persoalan – persoalan ini realistis disuarakan dan menjadi pengingat bagi pemerintahan kedepan, program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan sejak lama dan berulang perlu ditinjau sesuai dengan karakteristik lokal dan program yang dibutuhkan masyarakt sehingga mereka berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan.
Kemiskinan memang memiliki makna yang multi spektrum, begitu juga dengan penyebabnya. Penyelesaian kemiskinan kerap kali dipetakan dalam dua defenisi, kemiskinan dalam aspek ekonomi dan kemiskinan sebagai isu sosial. Kemiskinan dalam aspek ekonomi disederhanakan sebagai kekurangan pendapatan atau tingkat konsumsi/pengeluaran yang rendah, sementara dalam isu sosial memandang kemiskinan karena keterbatasan akses dan ketidakcukupan keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah (Ahmad erani yustika,2020), situasi ini bisa dikonfirmasi dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di kabupaten luwu yan memang masih didominasi lulusan SD dan SMP lebih dari 50 %.
Orientasi pembangunan pada berbagai literatur kebijakan menekankan pada dua aspek penting yaitu kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Tentu saja pemerintah kabupaten luwu mempunya opsi yang banyak menyusun kebijakan yang diarahkan pada dua aspek tersebut. Setidaknya, pemimpin yang terpilih sebagai kepala daerah kedepannya memiliki kerangka pikir“ proyek strategis pembangunan kesejaahteraan” dengan merevitalisasi pedesaan melalui modernisasi pertanian.
